Medan,telusurSUMUT.com-Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara secara resmi mencanangkan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun Anggaran 2026, Kamis (12/2/2026).
Pencanangan tersebut ditandai dengan penandatanganan Dokumen Pakta Integritas, Komitmen Bersama Piagam Pencanangan ZI, serta Perjanjian Kinerja oleh Kepala Kantor Wilayah dan Pejabat Struktural Kantor Wilayah serta Kepala Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian se-Sumatera Utara.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara, Parlindungan, menegaskan bahwa pencanangan tersebut merupakan tonggak awal komitmen bersama dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan berorientasi pada pelayanan.
“Pencanangan ini merupakan tonggak awal dan pernyataan komitmen bersama seluruh jajaran dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, dan melayani. Pembangunan Zona Integritas bukanlah sekadar pemenuhan administrasi, melainkan perubahan pola pikir dan budaya kerja menuju organisasi yang berintegritas dan berorientasi pada hasil,” ujar Parlindungan.
Lebih lanjut, Parlindungan menyampaikan bahwa penandatanganan Dokumen Pakta Integritas dan Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menjadi bentuk komitmen nyata seluruh jajaran untuk menolak segala bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta memberikan pelayanan keimigrasian yang profesional, transparan, dan berkeadilan kepada masyarakat.
Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara, seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian se-Sumatera Utara, pejabat administrator, serta unsur eksternal yang terdiri dari Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumatera Utara, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara, dan Badan Intelijen Daerah Sumatera Utara.
Parlindungan juga menyampaikan apresiasi atas kehadiran unsur pengawasan eksternal yang menjadi saksi dalam pencanangan pembangunan Zona Integritas tersebut.
“Kehadiran perwakilan BPKP, Ombudsman, dan Badan Intelijen Daerah menjadi penguatan komitmen kami dalam membangun Zona Integritas yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,” ungkapnya.
Melalui pencanangan ini, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara menegaskan komitmennya untuk menjadikan pembangunan Zona Integritas sebagai langkah awal yang kuat dan berkelanjutan dalam mewujudkan birokrasi Imigrasi yang bersih, melayani, dan berintegritas di wilayah Sumatera Utara.(hrp)
