Labuhanbatu, Telusursumut.com- Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu menggelar rapat kerja evaluasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai upaya memperkuat implementasi program nasional di daerah. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Bupati, Kompleks Kantor Bupati Labuhanbatu, Selasa (13/01).
Rapat dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu, Ir. Hasan Heri Rambe, selaku Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) MBG Kabupaten Labuhanbatu. Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Dr. H. Asbin Pasaribu, para Asisten Setdakab, sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), perwakilan dinas terkait, para Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Kabupaten Labuhanbatu, serta peserta rapat lainnya.
Dalam arahannya, Sekda Hasan Heri Rambe menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto yang termasuk dalam Asta Cita dan wajib disukseskan di seluruh daerah.
Oleh karena itu, pelaksanaan MBG di Kabupaten Labuhanbatu harus benar-benar memenuhi standar yang ditetapkan, dilaksanakan secara transparan, serta mengedepankan aspek keselamatan dan kesejahteraan anak-anak sebagai penerima manfaat.
“Ini merupakan amanah besar dari Presiden. Kita di daerah harus memastikan pelaksanaannya berjalan dengan benar, higienis, dan tepat sasaran. Jangan sampai terjadi insiden seperti yang pernah terjadi di daerah lain,” tegas Sekda.
Rapat evaluasi tersebut menghasilkan sejumlah poin penting yang menjadi perhatian bersama pemerintah daerah dan seluruh pihak terkait. Pertama, Sekda menyampaikan rencana untuk mengundang para pengelola dapur guna memastikan ketersediaan dan keakuratan data dari seluruh pengelola dapur MBG. Data tersebut nantinya akan disinkronkan dengan dinas dan lembaga terkait.
Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu akan melakukan evaluasi terhadap pembangunan dan kesiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna memastikan seluruh dapur pengelola memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Di sisi lain, Sekda juga mendorong agar bahan pangan yang digunakan dalam program MBG—seperti sayur-mayur, beras, ikan, dan telur—diprioritaskan dari hasil produksi lokal.
Menurutnya, kebijakan tersebut penting untuk menjaga perputaran ekonomi di tengah masyarakat serta mendukung petani dan pelaku usaha kecil di daerah. “Kalau bisa membeli dari daerah sendiri, jangan diambil dari luar. Supaya ekonomi masyarakat kita ikut bergerak,” ujarnya.
Sekda Hasan Heri Rambe juga menegaskan bahwa seluruh dapur penyedia makanan bergizi wajib memiliki sertifikat higienitas serta memenuhi standar kebersihan yang berlaku.
Selain itu, Seluruh SPPG juga harus memiliki sertifikat Halal.
Pemerintah daerah, katanya, memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi izin operasional sementara bagi dapur yang masih dalam proses pemenuhan persyaratan.
Rapat evaluasi tersebut ditutup dengan pesan Sekda agar seluruh pengelola dapur dan tim pelaksana menjalankan program ini dengan penuh tanggung jawab, demi memastikan keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis bagi anak-anak di Kabupaten Labuhanbatu.(Hermanto)
